peraturan tentang pengawasan inspektorat. Instansi Pemeriksa adalah Instansi yang berwenang. peraturan tentang pengawasan inspektorat

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KERJA PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. TENTANG . Daftar Informasi Publik. Sumber : Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. f tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat; g kode etik dan standar audit APIP; h persyaratan APIP Inspektorat;@itjenkemendagri. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 15. 2. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2o2o tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang pembimbingan dan konsultansi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan. di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA. RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. 12. Dalam UU AP ini diatur mengenai tata. II. Tipe Dokumen. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. 107, BN. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang. yang dimaksud. 2. Judul. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. Tim Pengawasan adalah tim yang bertugas untuk melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Alamat: Jl. Peraturan Walikota Makassar No 81 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. yang bersih, bebas dari KKN. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG . NOMOR 51 TAHUN 2010 . . Email:inspektorat@kulonprogokab. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. f. TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL, Menimbang : a. 20, LL KAB. Bentuk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Standar Audit Inspektorat Kabupaten Mojokerto; 8. ABSTRAK: Menimbang : a. Peraturan. PAN/4/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Pedoman Umum penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. 73, TLN No. Tipe Dokumen. menpan. bahwa dalam rangka. 6. bahwa untu k melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Nomor 73. Kebijakan Pengawasan dibuat sebagai upaya Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada. Pengawasan Intern. go. PERATURAN MENTERI LHK NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN INTERN Peraturan Senin, 15 Mei 2023 KLHK di Baseline Baru: Terlihat dan Terasa di Masyarakat Berita Selasa,. Pedoman PPBR bertujuan untuk memberikan panduan bagi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun dalam Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko. Pemrakarsa. C. Sejak LKPP berdiri pada tahun 2007, LKPP belum memiliki pengawas internal lembaga atau yang disebut sebagai Inspektorat hingga Tahun 2014. 01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK. Adapun Prinsip Etika dan Aturan Perilaku yang harus ditaati dan dilaksanakan bagi aparat pengawas Inspektorat. pengawasan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 2. Sesuai dengan PP tersebut, APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, danPeraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 9. 42, jdih. Peraturan Menteri Dalam Negeri. 24); Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja SekretariatPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/03. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat; 7. A. ABSTRAK: - Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA. Pada tahun 2007 hingga tahun 2014, pengawas internal LKPP masih bersifat ad-hoc dan masih dirangkap oleh pejabat struktural yang dimana dalam melakukan audit internal tim ad-hoc dibentuk dari masing. Inspektur Provinsi Jawa Tengah dengan membawa tema “Inspektorat Mengawal” untuk program kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH. 17 Tahun 2003, UU No. Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawas yang berada di bawah Kapolri. 53/2010), kasus pelanggaran PP No. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN:13. daerah tentang APBD. Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern. 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. pengelolaan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan. URAIAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 I. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 INSPEKTUR JENDERAL, MUHAMMAD YUSUF Lembar Pengesahan No Nama Pejabat Paraf Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegitan pengawasan APIP sebagai berikut. 2011. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020. Peraturan Perundang-undangan. 17. a. meminta keterangan dan/atau mengajukan pertanyaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Urnum Pengawasan Di. 61. 4. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Per - Irjen No. bahwa untu k melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, angka 5 Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Peraturan Perundang-undangan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENGARUSUTAMAAN GENDER. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Stándar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. 5 Permenpan Nomor Per/05/M. go. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat; 7. 122 Informasi tentang profil. perubahan aturan kelembaga an maupun pengawasan perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pengawasan Pada Inspektorat; d. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala. Aspek, Fokus, Pembinaan dan Sasaran Pengawasan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang. Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6. Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah; 6. 1496, kemendagri. Perikanan Nomor 115/PER-ITJEN/2020 tentang Pedoman Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL, Menimbang : a. id : 11 hlm. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 22 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU BIDANG INVESTIGASI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun. dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Batu, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor dan. 16. go. ABSTRAK: pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah;. E. Ruang lingkup Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menguraikan hal-hal mengenai: 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Petunjuk Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern Atas Kegiatan Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2021. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatanperlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kegiatan pengawasan intern; b. 1/M. TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT. 9. KEGIATAN PENGAWASAN. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA. Permendagri 73 tahun 2020 terdiri dari 29 Pasal dan 8 Bab, ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2020 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, diundangkan pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. bahwa dalam rangka. 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional. menpan. TEMPO. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan. mengenai pengawasan, pendidikan dan latihan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil. 2021/No. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LembaranPeraturan Menteri ini, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak rencana pengawasan diterima. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. 23, BN 2020/ NO 385; PERATURAN. 23 Th 2014; PP No. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN UMUM PEMANTAUAN. A. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mempermudah pelaksanaan evaluasi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan c. 7. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021. Permenkes No. Pasal 383. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M. Bagaimana pengaturan tentang penguatan Inspektorat Daerah Provinsi dan. memusyawarahkan rancangan peraturan desa tentang APBDes bersama dengan Kepala Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianInternPemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 2019, No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota T. PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA SELATAN, Menimbang : a. Pelaksanaan pengawasan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. arah kebijakan pengawasan 3. Beranda. bahwa untuk meningkatkan. PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN. Keputusan Inspektur Nomor 9 Tahun 2020 Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Inspektorat: Peraturan Pengawasan: Unduh: 64: Keputusan Inspektur Nomor 41. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah; 8. PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR, Menimbang : a. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang25. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen,. ulih, adewisesa (2016) implementasi peran inspektorat dalampengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten agam berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menetapkan. Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Inspektorat Kabupaten Sukamara ; Mengingat : 1. tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 8. jelas mengenai kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintahan di Kabupaten Tapanuli. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 15. Badan Kehormatan Kode Etik adalah Badan yang. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP, mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sertaSatuan Biaya Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan; SALINAN. 27 TAHUN 2016 TENTANG. TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU PELAKSANAAN AUDIT BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA Menimbang : ahwaa. / ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - 7 -Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022. 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung Memperhatikan : 1. Sosialisasi mengenai pengawasan, Pendidikan dan pelatihan pengawasan, Pembimbingan dan konsultasi, Pengelolaan hasil pengawasan, Pemaparan hasil pengawasan. b. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. 3. (6)ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan tersebut dinyatakan bahwa, pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan menjadi tugas aparat pengawasan intern Kementerian Pertahanan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 201 6 Nomor 49 ) diubah sebagai berikut: 1. tentang kesesuaian pelaksanaan pengawasan dalam suatu penugasan dengan standar mutu yang ditetapkan. Alamat: JL PEMUDA 127-133 SEMARANG 50132 Phone: 024 3517283-3517284-3556230 Fax: 024 3514351 Email: [email protected] Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280). Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Bentuk. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 15) 13 UU 6/2014, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) huruf a jo. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . 00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BPKP. Sumbawa Barat, maka pengaturan mengenai Standar Biaya Pengawasan perlu diterbitkan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikDalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Dalam melakukan audit setiap auditor wajib berstandar kepada norma audit aparat pengawasan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 12.